Ajibata, Tubinnews.com | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOPP) kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan Kepala KSOPP, Rijaya S, dinilai kurang tepat dalam menanggapi kisruh terkait kenyamanan wisatawan dan dugaan pungutan liar di sejumlah pelabuhan. Alih-alih memberikan solusi konkret, pernyataan Rijaya S dianggap seperti menyalahkan masyarakat dan pihak lain.
Berawal dari sejumlah keluhan wisatawan terkait fasilitas yang tidak memadai serta adanya praktik pungutan liar di pelabuhan, publik berharap ada langkah tegas dari KSOPP sebagai otoritas di bidang pelayaran. Namun, dalam pernyataannya, Rijaya S meminta awak media untuk mengonfirmasi tanggung jawab ke instansi lain, dengan dalih bahwa KSOPP hanya bertugas mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Jika pelabuhan dikelola pihak ketiga, baik itu BUMN, BUMD, swasta, atau koperasi, maka tanggung jawab pengelolaan ada di tangan mereka. KSOPP tidak bertanggung jawab atas jalan raya di sekitar pelabuhan, baik itu jalan provinsi, kabupaten, kota, maupun desa,” ujar Rijaya S, kepada awak media Tubinnews.com.
Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai bahwa sikap KSOPP tidak menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap permasalahan yang terjadi. “Sebagai instansi yang berwenang di pelabuhan, KSOPP seharusnya tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga turut serta mencari solusi atas keluhan wisatawan. Pernyataan seperti ini hanya akan menambah kebingungan masyarakat,” ujar salah satu pengamat kebijakan
Masyarakat dan Wisatawan mendesak agar KSOPP segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan isu ini, bukan sekadar melempar tanggung jawab. Selain itu, perlunya transparansi dalam penanganan keluhan wisatawan dan pungutan liar menjadi sorotan utama agar kasus serupa tidak berulang di kemudian hari.
Publik berharap ada sosialisasi yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing instansi di pelabuhan serta langkah nyata dari KSOPP untuk menanggulangi masalah yang ada. Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelabuhan akan terus menurun.(Red)
