SIMEULUE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Zainudin, melaksanakan kegiatan Reses Tahap Satu Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) lV, yang meliputi beberapa kecamatan di wilayah Tengah Kabupaten Simeulue. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bagian dari fungsi representasi anggota dewan terhadap konstituennya.
Reses tersebut dilaksanakan satu hari, Dalam kegiatan tersebut, Zainudin disambut antusias oleh warga yang hadir dan turut menyampaikan berbagai usulan serta keluhan yang mereka hadapi di tingkat desa.
“Reses ini menjadi momen penting bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Banyak hal yang tidak tersampaikan di ruang formal, tetapi bisa kita dengar saat kita turun langsung ke lapangan,” ujar Zainudin dalam salah satu sesi dialog bersama masyarakat, Kamis (17/4/2025).
Berbagai aspirasi yang disampaikan warga antara lain terkait perbaikan infrastruktur jalan desa, kebutuhan sarana air bersih, bantuan pertanian dan nelayan, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Warga juga berharap agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah yang masih tergolong terpencil.
Zainudin menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan disampaikan dalam rapat dewan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan penganggaran daerah.
“Saya berkomitmen untuk mengawal seluruh usulan ini agar bisa diakomodasi dalam rencana pembangunan ke depan. Tentu akan kita sesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Selain mendengarkan aspirasi, dalam kesempatan itu Zainudin juga memberikan edukasi singkat mengenai peran dan fungsi DPRK, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
Kegiatan reses ini berlangsung tertib dan penuh keakraban. Warga mengapresiasi kehadiran langsung wakil mereka di parlemen dan berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin.
Dengan kegiatan reses ini, diharapkan adanya hubungan yang lebih erat antara wakil rakyat dan masyarakat, serta terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
