Tubinnews – Pada sesi debat kelima Pemilihan Presiden di Jakarta Convention Center (JCC), calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan pandangannya terkait sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
Dalam merespons pertanyaan dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang mengkritik tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan memberikan saran kepada mahasiswa untuk menggunakan pinjaman online (Pinjol), Ganjar menekankan perlunya menghentikan liberalisasi pendidikan.
BeritaTerkait
“Yang pertama hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini!” tegas Ganjar dalam debat yang berlangsung pada Minggu, 4 Februari 2024.
Ganjar lantas memaparkan programnya bersama calon wakil presiden, Mahfud MD, yang diberi nama “satu keluarga miskin satu sarjana.” Menurutnya, program ini diharapkan dapat mengatasi beban biaya kuliah yang tinggi, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh persoalan ekonomi terkait pendidikan tinggi.
Ganjar juga mengakui mendengar keluhan mahasiswa, terutama di Yogyakarta, yang terpaksa berhutang pada pinjol untuk membiayai kuliah.
“Kami diskusi beberapa waktu lalu dengan mahasiswa di Jogja, ini (utang/pinjol untuk bayar kuliah) menjadi cerita utama,” ungkap Ganjar.
Dalam pandangannya, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi kesulitan keluarga miskin dalam mengakses pendidikan tinggi. Ganjar menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa biaya kuliah tidak menjadi hambatan bagi masyarakat berstrata ekonomi rendah.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti transparansi biaya kuliah, terutama Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang harus disesuaikan dengan strata ekonomi mahasiswa. Ia meminta agar perguruan tinggi dapat menunjukkan bahwa sistem pembiayaan ini diperuntukkan bagi kalangan yang sesuai dengan strata ekonomi mereka.
Sebelumnyaa, akun media sosial @ITBfess mengungkap layanan pembayaran UKT di Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan pihak ketiga, Danacita. Peminjaman dari Danacita disebut tidak dikenakan biaya tanpa DP dan jaminan, dengan opsi pembayaran dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan.
