Simeulue | Tubinnews.com – Program Makanan Bergizi kembali menuai sorotan setelah ditemukan makanan berulat di salah satu sekolah dasar (SD) di Kabupaten Simeulue. Kali ini, insiden terjadi di SD 14 Kecamatan Simeulue Barat, hanya berselang satu hari dari kejadian serupa di SDN 9 Kecamatan Teluk Dalam, Desa Babussalam.
Informasi mengenai temuan makanan tak layak konsumsi ini pertama kali tersebar di sejumlah WhatsApp grup warga Simeulue. Banyak orang tua menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap kelayakan program yang seharusnya meningkatkan gizi anak-anak sekolah tersebut. Program ini dinilai tidak memberikan manfaat yang seimbang, bahkan dianggap membahayakan kesehatan anak.
Disalah satu WhatsApp grup “Simeulue Kita”, dengan nama pengguna pterbaik8, menyampaikan kekecewaannya.
“Pak Prabowo tutup aja program makan bergizi-nya. Hanya menguntungkan pengelola saja, banyak makanan yang busuk/berulat. Kalau begini kami orang tua masih sanggup kasih makan anak kami. Jangan cuma merugikan warga dan negara,” tulisnya.
Hal senada juga disampaikan anggota grup lainnya, Sugito, menyampaikan bahwa seharusnya pihak pengelola bertanggung jawab penuh atas kualitas makanan yang disediakan. Ia mempertanyakan alasan-alasan yang sering dilontarkan pihak dapur atau pengawas yang dinilai tidak logis. “Kalau tidak mampu menyediakan sesuai amanah, lebih baik tidak usah. Tapi mau bagaimana lagi?” tulisnya.
Dikutip dari media online KontrasAceh.net, ahli gizi dari Dapur Yayasan Bina Generasi Simeulue membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menyebutkan bahwa hal itu merupakan bentuk kelalaian dapur yang akan segera dievaluasi dan diperbaiki. Menurutnya, keterbatasan fasilitas dapur menjadi salah satu penyebab utama, termasuk ruang penyimpanan yang sempit hingga semua peralatan ditumpuk di satu tempat.
Polemik terkait kualitas makanan dalam program ini semakin ramai dibicarakan masyarakat, banyak pihak berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program makanan bergizi di sekolah.
Pasalnya, jika terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
