Banda Aceh | TubinNews.com — Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, telah lebih dari sepekan melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu korban banjir dan longsor di wilayah pesisir timur Aceh yang mengalami kerusakan terparah.
Azhari menempuh perjalanan laut selama 22 jam dari Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh menuju Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara, pada Minggu pekan lalu, menyusul akses darat yang masih terputus serta jaringan komunikasi dan listrik yang terbatas.
Setibanya di lokasi, Azhari membawa berbagai bantuan logistik. Bantuan itu terdiri dari 250 sak beras (15 kg), 270 kotak mi instan, 50 kotak minyak goreng, dan 15 kotak ikan sarden. Bantuan tersebut bersumber dari dana pribadi serta dukungan Ketua dan anggota DPD RI, termasuk kontribusi dari Baitulmal Sorong sebesar Rp25 juta.
Selain itu, Azhari juga membawa 1.000 paket bantuan dari Kemensos RI berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan mi instan 5 bungkus, serta 100 paket bantuan dari BNPB yang berisi obat-obatan, handuk, dan perlengkapan bayi.
“Dari Senin hingga Jumat kita bergerilya di Aceh Utara dan Lhokseumawe, bergerak dari satu posko ke posko lain. Keadaan warga sungguh memprihatinkan,” ujar mantan Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat tersebut, Senin (8/12/2025).
Ia menyebutkan bahwa penyaluran bantuan di Aceh Utara dilakukan bersama bupati setempat. Setelah itu, ia bergerak ke Aceh Timur juga dengan pendampingan bupati wilayah tersebut, lalu melanjutkan misi ke Kota Langsa.
“Saat ini saya berada di Langsa dan hendak berangkat ke Tamiang. Total bantuan yang kita salurkan mencapai 13 ton dan ditambah 15 ton lagi. Dua kapal dikerahkan untuk mengangkut seluruh bantuan ini,” katanya.
Menurutnya, dampak banjir kali ini sangat parah dan menyerupai bencana besar. “Banjir kali ini seperti tsunami. Banyak infrastruktur jalan dan jembatan rusak, sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha ekonomi warga lumpuh total. Rumah masyarakat hancur, rusak parah, bahkan hilang,” ujarnya.
Azhari mendesak pemerintah pusat agar mengambil peran lebih besar dalam pemulihan. “Musibah ini tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus turun penuh untuk membangun kembali infrastruktur, rumah warga, serta membantu pemulihan usaha masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
