Sore itu, di bawah langit Banda Aceh yang mulai berwarna jingga, suara Azharul Husna dan kawan-kawan bergema di antara lalu lintas yang tak kunjung surut. Bagi mereka, perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan menjaga ingatan sejarah belum usai lantaran demokrasi bukan sekadar warisan, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan.
Di bundaran Tugu BSI Simpang Jam, arus kendaraan tampak padat. Suara deru mesin motor dan klakson mobil bersahut-sahutan di antara kerumunan orang yang baru pulang dari aktivitas sore: siswa yang baru selesai sekolah, mahasiswa yang pulang kuliah, hingga pegawai kantoran yang menutup hari. Di sisi jalan, para pedagang menjaga lapak mereka, menyaksikan hiruk pikuk yang mulai berbeda sore itu.
Di depan tulisan besar “Bustanussalatin”, puluhan orang tampak berkumpul. Mayoritas berpakaian santai, mengenakan topeng berwajah Soeharto dengan tulisan “Kön Pahlawan Tanyoë” serta membawa poster dengan macam tulisan. Di antara mereka yang hadir, tampak berbagai elemen masyarakat sipil: Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh, Solidaritas Persaudaraan Keluarga Korban Pelanggaran (SPKP) HAM Aceh, serta mahasiswa dari berbagai kampus. Terbentang pula spanduk bertuliskan: “Soeharto Kön Pahlawan Tanyoë” dan “Darurat Militer”.
Di sekitarnya, aparat kepolisian berjaga dengan seragam dinas lengkap dan rompi merah-hitam bertuliskan “POLISI” di punggung. Di lantai, berjejer foto-foto pria berpakaian loreng hijau-hitam, sebagian menenteng senjata.
Berjilbab polkadot putih, berkaos hitam, jaket denim, celana jeans biru serta bersepatu putih, ia berdiri gagah. Sambil memegang mic, Nana—sapaan akrabnya—, dengan suara lantang dan sorot mata tajam menyampaikan orasi yang membakar semangat hadirin. Di tengah lingkaran massa itu, seorang perempuan mengenakan jilbab polkadot hitam, kaos hitam, jaket denim, celana jeans biru serta sepatu putih berdiri gagah.
“Kita bukan menolak sejarah, tetapi menolak pemutarbalikan sejarah,” serunya, disambut riuh tepuk tangan massa.
Ia menegaskan bahwa penobatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan hanya bentuk pengingkaran terhadap masa lalu bangsa, tetapi juga upaya melupakan luka lama. Ia mengingatkan kembali bagaimana rezim Soeharto menindas para pembela kebenaran dan mengontrol pers untuk melanggengkan kekuasaan.
“Soeharto bukan penjaga demokrasi, tetapi penindas demokrasi,” ujarnya dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Sorak-sorai dan tepuk tangan kembali menggema di sekitar tugu.
Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan melalui keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025 tentang penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. Gelar tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Hasil Survei Gelar Pahlawan Soeharto
Hasil survei yang dirilis KedaiKOPI pada situs resminya menyebut sebanyak 80,7 persen (979 responden) mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Sisanya, 19,3 persen (191 responden) menyatakan hal yang sebaliknya. Survei dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 November 2025, Usia responden paling muda berusia 15 tahun dan paling tua 60 tahun.
Dari 1.213 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, Jabar (22,1 persen), Jateng (17,6 persen) Jatim (12,9 persen), dan DKI Jakarta (12,7 persen) menjadi wilayah dengan persentase responden tertinggi. Sementara itu, wilayah Papua (0,2 persen), Maluku (0,4 persen), Kepri (0,5 persen), Kep. Babel (0,7 persen), Bengkulu (0,8 persen) dan Aceh (0,8 persen) menjadi daerah dengan persentase responden terendah.
Sumber: KedaiKOPI
Sumber: KedaiKOPI
Berdasarkan data dan informasi KedaiKOPI, para responden setuju Soeharto menjadi Pahlawan memiliki macam-macam alasan, paling tinggi adalah keberhasilan swasembada pangan dan pembangunan. Responden yang tidak mendukung paling tinggi alasannya adalah kasus KKN dan Pembungkaman Kebebasan berpendapat.
Sumber: KedaiKOPI
Sumber: KedaiKOPI
Kasus HAM Berat di Aceh Semasa Soeharto Berkuasa
Pada tahun 2023, negara telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi semasa Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dua dari sembilan kasus pelanggaran HAM di Aceh terjadi pada masa kekuasaan Presiden ke-2 Indonesia itu. Pelanggaran tersebut adalah tragedi 1965-1966 dan tragedi Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada tahun 1989-1998.
Rumah Geudong, salah satu Pos Sattis di sektor A-Pidie. (Sumber foto: Kontras Aceh/Fika Thahara)
Mundur beberapa tahun silam, tepatnya pada 1989 sampai 1998 ketika Operasi Darurat Militer (DOM) masih aktif. Sebuah rumah besar di Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie yang dioperasikan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer sejak April 1990 menjadi saksi bisu salah satu tragedi mengerikan di Tanah Rencong.
Banyak masyarakat sipil yang dibawa ke dalam rumah tersebut, mereka bukan diajak untuk berkolaborasi atau mendengar sosialisasi sebuah program. Surat menjerit dan erangan menjadi sebuah sound khas tempat tersebut. Sumbernya berasal dari para masyarakat yang dibawa ke sana tadi. Mereka merupakan orang-orang yang diculik dan ditangkap atas tuduhan sebagai partisipan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Agar mendapatkan informasi, para aparat militer yang dibantu oleh informan pemerintah melakukan interogasi dengan cara kekerasan, tanpa melihat gendernya. Dipukul, ditendang, disundut rokok, disetrum, diceburkan dalam got sambil bergelantungan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Perempuan diperkosa serta mendapatkan berbagai tindak kekerasan seksual lainnya. Diantara mereka ada beberapa yang diduga dibunuh, 36 korban dan saksi melihatnya. Para mayat dimasukkan ke dalam goni bukan kain kafan, dibawa entah kemana.
“Korban dan saksi melaporkan melihat mayat-mayat dimasukkan ke dalam karung goni dan dibawa pergi,” tulis Amnesty International dalam laporannya berjudul “Time to Face The Past: Justice for Past Abuses In Indonesia’s Aceh Province”.
Rukiyah, salah satu korban dari tragedi Rumoh Geudong bercerita. Sore itu, tahun 1990, ia yang tengah hamil delapan bulan digiring menuju Rumoh Geudong, rumah adat Aceh yang kala itu menjadi markas aparat. Di kolong rumah, matanya menangkap sesosok tubuh terbaring kaku di lantai kayu. Firasatnya langsung berkata, itu suaminya, Ibrahim Abubakar, atau yang dikenal sebagai Ibrahim Pawang.
Di dalam Rumoh Geudong, Rukiyah dicecar pertanyaan tentang suaminya. Ia bahkan diminta mencari tahu keberadaan Ibrahim. Menjelang petang, jenazah Ibrahim dipulangkan melalui camat setempat, Sulaiman Abdullah.
Ia meminta kepada aparat untuk memberinya izin untuk pulang, tetapi malah disekap selama dua hari dua malam lamanya, tanpa ada peristiwa yang menyenangkan. Hanya penyiksaan terus-menerus yang dirasakan.
“Saya juga meminta pada camat agar saya juga dibawa pulang, tapi kata tentara di Rumoh Geudong, saya baru boleh pulang setelah suami saya dimakamkan,” ungkap Rukiyah, pada Rabu, 11 Juli 2025 lalu, dikutip dari BBC.Com.
Sabtu, 28 Oktober 1990, Rukiyah dibebaskan. Kini, lebih dari tiga dekade berlalu, kenangan di Rumoh Geudong masih terpatri dalam ingatannya, kisah duka dari salah satu bab kelam di tanah Aceh.
Sisa-sisa Rumah Geudong. (Sumber foto: sinarpidie.co/Firdaus)
Kontroversi Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto
Jawaban Pihak Pemerintah
Pihak pemerintah mengeluarkan pernyataan alasan kenapa Soeharto layak mendapat gelar pahlawan. Menurut pemerintah, Soeharto layak mendapat gelar pahlawan karna memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara. “Kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ujar Prasetyo usai mengikuti rapat terbatas di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada (9/11/2025) silam, mengutip dari TEMPO.Co.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mempertegas bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan sudah melalui proses seleksi yang ketat dan sesuai. Dia mengklaim Soeharto tidak terbukti melakukan pelanggaran. “Enggak pernah ada buktinya, kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” seperti dilansir dari BBC.Com.
Masa Kelam 1965-1966 di Tanah Rencong
Mundur lagi ke tahun 1965-1966 di Indonesia, ada catatan hitam di dalam tahun tersebut. Banyak anggapan Soeharto menjadi tokoh sentral dalam tragedi yang sangat pelik pada masa itu. Konflik itu bermula ketika 7 Jendral dibunuh di Jawa oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mengakibatkan kemarahan yang luar biasa. Mayoritas korban adalah orang yang memiliki hubungan dengan PKI. Aceh menjadi salah satu saksi bisu dari tragedi itu.
Melansir dari BBC.Com, salah satu Algojo pada tragedi berdarah tersebut masih menyimpan alat jagalnya hingga sekarang. “Saya masih simpan parang untuk memotong leher orang-orang PKI. Kalau bapak mau lihat, silakan….” ucap Udin, nama samaran, yang merupakan salah satu Algojo orang-orang yang dituduh partisipan PKI di lubang-lubang Perbukitan Seulawah.
Pengakuan Udin tersebut diperkuat oleh dokumen internal militer di Aceh yang menyebut bahwa sebanyak 1.423 orang menjadi korban. Belum lagi, hasil kajian peneliti asal Australia, Jess Melvin, yang memperkirakan ada 10.000 korban jiwa selama periode penumpasan PKI. Hasil studinya itu kini telah dibukukan dengan judul ‘Berkas Genosida Indonesia–Mekanisme Pembunuhan Massal 1965-1966’.
Sikap Aceh Atas Gelar Pahlawan Soeharto
“Memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan kebijakan yang buta sejarah dan mengangkangi hukum. Sampai hari ini di Gayo, korban 65, banyak sekali dan tidak mendapatkan pemulihan. Kemudian DOM 89-98. Sampai hari ini tidak ada pengakuan terhadap korban. Seharusnya Aceh menjadi kelompok dan suara yang paling keras menentang Soeharto sebagai pahlawan,” ucap tegas Azharul Husna.
Koordinator MatA, Alfian menyampaikan bahwa sikap dari Aceh kepada kebijakan negara hari ini adalah menolak memilih Soeharto sebagai pahlawan.
“sikap ini kita perlu nyatakan sekarang yang tegas kepada publik. Dan juga kepada negara bahwa apa yang sudah dilakukan oleh negara ini adalah kebijakan yang salah,” ujarnya.
Rahmad Maulidin, Perwakilan LBH Banda Aceh memberitahukan bahwa kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Ke depan, kata dia, koalisi akan mengkonsolidasikan penolakan ini ke seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, perempuan, mahasiswa hingga jurnalis.
“Menolak Soeharto sebagai pahlawan adalah bentuk sikap untuk mendukung korban yang mengalami penindasan di masa kepemimpinannya,” tutupnya tegas.
