Banda Aceh | TubinNews.com – Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf atau yang akrab disapa Muallem menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh untuk siap siaga potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan longsor, menyusul tingginya potensi cuaca ekstrem yang berisiko menimbulkan bencana di berbagai wilayah. Instruksi tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut dinilai sangat penting sebagai upaya mitigasi dan perlindungan keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah diminta melakukan aksi cepat untuk mencegah dan menangani dampak bencana agar tidak semakin meluas.
Dalam arahannya, Gubernur melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, meminta pemerintah kabupaten/kota segera melakukan pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko dan rencana kontingensi, termasuk menyiagakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan posko bencana dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat lainnya serta mempublikasikan informasi penanganan melalui media massa.
“Pengendalian operasi, penyiapan logistik, hingga kesiapan peralatan juga menjadi prioritas guna mempercepat layanan penanggulangan bencana,” kata MTA di Banda Aceh, Rabu (26/11/2025).
Muallem juga menekankan pentingnya pemantauan cuaca dan kondisi lapangan secara real time sesuai data BMKG dan BPBD, serta sosialisasi informasi secara terbuka kepada publik.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai sebagai langkah pengendalian banjir dan longsor, termasuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Optimalisasi peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
Gubernur juga memperingatkan bahwa salah satu dampak dari banjir dan longsor adalah terganggunya arus transportasi dan distribusi logistik yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan kebutuhan pokok. Karena itu, koordinasi seluruh pihak – pemerintah, swasta, hingga elemen sosial – dinilai sangat krusial demi menjamin suplai logistik tetap lancar bagi warga terdampak.
Berdasarkan laporan BPBD yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, sejumlah daerah telah menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi, di antaranya Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.
Sementara wilayah dengan dampak banjir dan longsor meliputi Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, serta Aceh Singkil tercatat sebagai daerah yang mengalami kerusakan paling berat. BPBA telah menyalurkan bantuan evakuasi berupa 500 pelampung, perahu polietilen, serta mesin untuk mendukung penyelamatan warga.
Pemerintah Aceh juga meminta masyarakat bersabar terkait gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi, sambil menunggu langkah pemulihan yang tengah dilakukan PLN dan penyedia layanan komunikasi di Aceh.
“Saat ini Tim Pemerintah Aceh masih terus di lapangan bersama tim kabupaten/kota. Pendataan jumlah korban terdampak masih terus dilakukan,” ujar MTA.
