Banda Aceh | Tubinnews.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh pada Senin, (16/6/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Kemendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan empat pulau di wilayah perbatasan sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
BeritaTerkait
Keempat pulau yang dipermasalahkan tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Pulau-pulau ini sebelumnya diklaim sebagai wilayah administratif Provinsi Aceh.
Koordinator aksi, Ilham Rizky Maulana, dalam menegaskan bahwa keputusan Kemendagri menyangkut harga diri dan marwah rakyat Aceh.
“Pertama, ini soal marwah Aceh. Jangan sampai Republik Indonesia menginjak-injak martabat Aceh. Kami adalah daerah yang menjaga perdamaian, jangan diprovokasi hingga situasi kembali memanas,” ujar Rizky.
Ia juga menyampaikan bahwa penetapan empat pulau ke dalam wilayah Sumut merupakan tindakan sepihak yang merugikan Aceh. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah pusat mencabut SK tersebut dan mengembalikan keempat pulau ke wilayah administratif Aceh.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang mereka nilai telah membuat keputusan kontroversial dan merugikan Aceh.
“Kami minta Presiden mencopot Tito Karnavian karena telah mengacaukan bangsa Aceh,” tegas Ilham.
Tak hanya itu, para mahasiswa juga menolak rencana pendirian empat batalyon militer baru di Aceh. Menurut mereka, langkah tersebut bisa membuka kembali luka lama dan mencederai perasaan rakyat Aceh yang masih trauma dengan masa konflik.
Massa juga mendesak agar Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang dan dipermanenkan, mengingat pentingnya status tersebut bagi pembangunan dan keberlanjutan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah.
“Kami akan bertahan di Kantor Gubernur sampai suara kami didengar oleh Republik Indonesia dan tuntutan kami diakomodir,” pungkas Ilham.
