Oeh : Dr. Erizar, M.Ed (Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Tubinnews.com – Isu Palestina telah lama menjadi perhatian utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dari orasi diplomatik hingga aksi solidaritas publik, nama Indonesia kerap muncul sebagai salah satu negara yang paling vokal mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, di balik retorika dan aksi-aksi tersebut, muncul pertanyaan kritis: Apakah dukungan Indonesia terhadap Palestina benar-benar tulus, ataukah hanya sebatas ajang pencitraan politik?
Landasan Historis dan Konstitusional
Secara historis dan konstitusional, dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki akar yang kuat. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” dan Palestina dianggap sebagai salah satu simbol utama ketidakadilan kolonial modern. Dukungan ini diperkuat oleh fakta bahwa Palestina adalah salah satu pihak pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945 melalui tokoh seperti Grand Mufti Amin al-Husseini. Sejak saat itu, isu Palestina menjadi bagian penting dari identitas politik luar negeri Indonesia, terutama di forum-forum internasional seperti PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah bentuk konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan prinsip kemerdekaan dan hak asasi manusia (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Indonesia menolak segala bentuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebelum kemerdekaan Palestina tercapai sepenuhnya.
Pencitraan Politik : Kenyataan atau Tuduhan?
Meskipun demikian, kritik terhadap pemerintah Indonesia baik di era Orde Baru hingga pemerintahan reformasi muncul terkait kemungkinan pemanfaatan isu Palestina sebagai alat pencitraan politik. Beberapa pengamat menilai bahwa seruan dukungan terhadap Palestina kerap mencuat di momen-momen tertentu, seperti menjelang pemilu, ketika popularitas pemerintah menurun, atau sebagai distraksi dari isu-isu dalam negeri seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial.
Menurut peneliti hubungan internasional, Evi Fitriani, dalam wawancaranya dengan The Conversation Indonesia, “dukungan terhadap Palestina sering digunakan oleh elite politik untuk menunjukkan posisi moral tinggi dan memperoleh simpati umat Islam, tanpa diikuti dengan langkah konkret yang seimbang secara diplomatik maupun bantuan kemanusiaan yang maksimal” (The Conversation Indonesia, 2021). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa isu Palestina telah bergeser menjadi komoditas politik domestik, bukan murni bentuk empati kemanusiaan.
Media seperti BBC Indonesia dan Kompas juga mencatat bahwa ekspresi solidaritas terhadap Palestina sering dijadikan ajang politisasi oleh sebagian elite dan tokoh politik, terutama menjelang ajang politik besar seperti Pemilu. Dalam banyak kasus, seruan boikot produk-produk Israel atau dukungan terhadap Gaza muncul bersamaan dengan kampanye politik, namun tidak diikuti oleh kebijakan konkret atau konsistensi dalam penegakan keadilan sosial di dalam negeri (BBC Indonesia, 2022; Kompas, 2024).
Tantangan Konsistensi dan Implementasi
Jika dukungan terhadap Palestina ingin lepas dari tudingan pencitraan politik, maka diperlukan konsistensi kebijakan dan transparansi bantuan. Dukungan Indonesia tidak boleh berhenti pada simbol dan pernyataan keras di forum internasional, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan luar negeri yang aktif, diplomasi yang progresif, serta kerja nyata dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian.
Di saat yang sama, penting pula bagi pemerintah untuk tidak bersikap selektif dalam menyuarakan isu kemanusiaan. Ketegasan terhadap pelanggaran HAM di Palestina seharusnya diimbangi dengan keseriusan dalam menangani isu-isu serupa di dalam negeri, seperti di Papua, konflik agraria, atau kekerasan terhadap kelompok minoritas. Tanpa keberimbangan ini, dukungan terhadap Palestina berisiko dianggap sebagai standar ganda.
Masyarakat sipil Indonesia sendiri terbukti tetap konsisten dalam memberikan dukungan nyata, seperti melalui penggalangan dana, demonstrasi damai, dan pengiriman bantuan medis ke Gaza melalui lembaga-lembaga seperti MER-C dan Baznas. Dalam hal ini, dukungan rakyat lebih mencerminkan ketulusan moral dan kemanusiaan, jauh dari kepentingan politik elektoral.
Solusi Real Dukungan Indonesia
Dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki dasar historis, ideologis, dan konstitusional yang kuat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik politik, isu ini juga berpotensi dijadikan komoditas pencitraan. Masyarakat Indonesia sebagai pemilik suara dan empati harus terus kritis dan mendorong agar solidaritas terhadap Palestina tidak berhenti pada simbolisme, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten dengan prinsip keadilan universal baik di kancah internasional maupun dalam urusan domestik. Lebih dari sekadar mengibarkan bendera Palestina atau berorasi di media sosial, bentuk dukungan yang sejati terletak pada dorongan terhadap kebijakan luar negeri yang aktif, bantuan kemanusiaan yang transparan, serta sikap politik yang berintegritas. Publik harus menuntut akuntabilitas terhadap janji-janji politik yang mengatasnamakan kemanusiaan, agar tidak terjebak dalam permainan retoris yang hampa substansi
