Parapat | Tubinnews.com – Kota Parapat kembali dilanda banjir bandang pada 16 Maret 2025, menambah daftar panjang bencana yang mengguncang kawasan ini. Kali ini, dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah dibandingkan dengan kejadian serupa pada tahun 2021.
Bencana alam ini membawa kerugian material yang signifikan bagi masyarakat Parapat dan semakin memperburuk kondisi lingkungan di sekitar kawasan Geopark Kaldera Toba.
Harianto Sinaga, SE, aktivis lingkungan dan pengelola Geopark Kaldera Toba Geosite Parapat Sibaganding, menyoroti bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
Harianto menekankan bahwa pemerintah perlu mengubah rencana yang masih sebatas wacana menjadi tindakan nyata demi menyelamatkan masyarakat.
“Permintaan untuk menormalisasi aliran Sungai Batu Gaga sudah kami ajukan sejak 2021, namun hingga kini hanya sebatas janji. Kami memerlukan tindakan nyata karena keselamatan masyarakat adalah hal yang utama,” tegas Harianto senin 17 maret 2025
Banjir bandang yang terjadi pada Maret 2025 ini membawa kerugian besar, lebih parah dibandingkan dengan banjir yang terjadi sebelumnya. Meskipun demikian, Harianto juga menyoroti masalah lain yang memperburuk situasi lingkungan di kawasan ini, seperti perambahan hutan lindung, penebangan kayu pinus di daerah aliran sungai, serta aktivitas tambang galian C ilegal di Geosite Parapat Sibaganding.
“Peran Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan sangat penting dalam menangani perambahan hutan lindung dan kegiatan ilegal lainnya. Kami berharap mereka lebih tegas dan serius dalam melindungi kawasan ini,” ujar Harianto.
Salah satu masalah besar lainnya adalah aktivitas tebang tanam kayu Eucalyptus di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT TPL, yang langsung bersinggungan dengan kawasan Geosite Parapat Sibaganding yang harus dilestarikan.
Harianto juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan Geopark Kaldera Toba, yang saat ini masih dalam status “Yellow Card” dari UNESCO Global Geopark Network (UGGN).
“Geopark Kaldera Toba bukan hanya soal melindungi alam, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kawasan ini. Semakin alam ini dilestarikan, semakin mensejahterakan,” tambahnya.
Namun, pernyataan berbeda datang dari KPH 2 LHK Sumut, Kendra Purba, yang mengonfirmasi bahwa banjir bandang tersebut disebabkan oleh tingginya debit air yang ditambah dengan longsor di lokasi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perizinan yang dikeluarkan untuk PT TPL dan tidak ada penggundulan hutan di area tersebut.
Hingga berita ini dinaikkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Simalungun atau PUPR Sumatera Utara meskipun warga telah melaporkan kebutuhan mendesak untuk normalisasi sungai tersebut.
Dengan desakan ini, Harianto berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat normalisasi Sungai Batu Gaga dan mengurangi potensi bencana alam lainnya. Tindakan cepat dan tepat sangat diperlukan agar kawasan Geopark Kaldera Toba tetap lestari dan aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
