Aceh Tenggara, Tubinnews.com – Menjelang bulan suci Ramadhan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh Tenggara meminta Dinas Syariat Islam (DSI) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)-Wilayatul Hisbah (WH) untuk lebih tegas dalam menegakkan hukum syariat di daerah tersebut. Desakan ini disampaikan dalam audiensi yang digelar pada Kamis (27/2/2025) di Kantor DSI Aceh Tenggara dan dilanjutkan ke kantor Satpol PP-WH setempat.
Walaupun menuai kekecewaan terhadap pimpinan DSI yang tidak berada di tempat saat mereka silaturrahmi, KAMMI Aceh Tenggara tetap optimis akan harapannya dapat terwujud pada tindakan konkret terhadap pelanggaran Qanun Aceh, khususnya menjelang Ramadhan.
“Kami sebenarnya cukup kecewa dengan pimpinan yang ada di Dinas Syariat Islam karena jam 09.00 kami datang ke kantor tapi tidak ada satupun pimpinan yang berada di tempat. Namun, begitupun tidak membuat semangat kami mundur untuk menyampaikan tujuan kami datang,” ujar Ketua KAMMI Aceh Tenggara, Abdullah, kepada media ini.
Ketua Departemen Kebijakan Publik (DKP) KAMMI Aceh Tenggara, Usama Biladen, menegaskan tiga poin utama yang menjadi fokus mereka dalam audiensi tersebut.
“Ada tiga poin penting yang mau kami sampaikan, yaitu pertama, menutup tempat penjualan minuman khamar. Kedua, menindak tegas tempat-tempat perjudian. Ketiga meminta WH dan Satpol-PP Aceh Tenggara serius dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.
Sementara itu, dalam audiensinya di kantor Satpol PP-WH, mereka disambut oleh Kepala Bidang Penertiban Umum, Sunandar. Dalam pertemuan tersebut, Sunandar menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil diskusi tersebut.
“Saya selaku Kabid Penertiban Umum akan memastikan hasil daripada diskusi ini akan ditindaklanjuti dan menindak tegas terhadap yang melanggar aturan. Ini juga sudah disosialisasikan dan Forkopimda juga sudah merancang penindakan tegas terhadap permasalahan ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KAMMI Aceh Tenggara, Rahmadi, menegaskan kesiapan KAMMI Aceh Tenggara untuk berkolaborasi dengan DSI dan Satpol PP-WH dalam menjalankan agenda-agenda positif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, KAMMI akan meminta pimpinan daerah untuk mengevaluasi kinerja kedua instansi tersebut.
“Kami selaku pengurus KAMMI Aceh Tenggara siap untuk berkolaborasi dengan Dinas Syariat Islam dan juga Satpol PP-WH Kabupaten Aceh dalam agenda-agenda positif yang akan dijalankan. Tapi apabila ini tidak diindahkan, maka kami akan sampaikan kepada pimpinan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Syariat dan Satpol-PP Kabupaten Aceh Tenggara karena tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya,” tegasnya.
