Aceh Barat || TubinNews : Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga harian lepas (THL) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien (CND) Meulaboh, melakukan audiensi dengan pihak DPRK Aceh dan pemerintah setempat,Kamis,16 Januari 2025.
Ratusan tenaga kesehatan (nakes) mereka menuntut tuntutan kepastian status mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun namun belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) selama ini.
Kegiatan tersebut terjadi pembicaraan yang hangat antara pihak nakes, pemerintah dan anggota DPRK Aceh Barat yang hadir dalam kegiatan audiensi tersebut, dimana mereka menuntut keterbukaan informasi tentang tes p3k dan tidak terdaftar di BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Salah satu peserta nakes Indra yang diwawancarai setelah acara ia menyampaikan, Tujuan kami di sini untuk menuntut hak kami ke pemerintah dalam hal ini BKPSDM dan DPRK untuk mendapatkan pemutihan. Dimana di tahun ini yang di buka informasinya hanya yang terdaftar di BKN (Badan Kepegawaian Negara), sedangkan kami yang ditahap kedua ini yang bekerja di instansi pemerintahan cuma mengikuti saja tampa ada informasi, ibaratnya kami mengikuti asal asal saja dan tidak tau tujuannya.
Kedatangan kami ke DPRK Aceh Barat ini meminta kepada pemerintah kabupaten Simeulue dan DPRK Aceh Barat meminta memberikan informasi kepada kami pada tahap kedua ini, dan kami berharap kami bisa terdaftar di BKN (badan kepegawaian negara) jika nantik di buka informasi PNS atau P3K kami berharap bisa di utamakan.
Tambahnya, Kami yang bekerja bertahun tahun di pemerintahan kabupaten Aceh malah kami yang tidak terdaftar Badan Kepegawaian Negara (BKN) maka dengan adanya kedatangan rapat dengar pendapat ini bisa memberikan solusi yang kongkrit dan informasi yang seluas-luasnya tutupnya indra.
Sedangkan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, dr. Ilum Anam, Sp.PD-KGEH, menyampaikan bahwa terdapat 671 THL yang telah mengabdi selama 10-12 tahun. Ia menyampaikan pentingnya memasukkan mereka ke dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk prioritas pengangkatan.
“ kedatangan kami Ke DPRK Aceh Barat ini Kami menuntut tiga hal dalam hal data kami harus masuk BKN, pengalaman kerja harus menjadi prioritas, dan jangan sampai yang dari luar mendahului kami,” ujar Dr. Ilum.
Tambah, dengan adanya hasil audiensi tadinya, pihak DPRK Aceh Barat dan Dinas BKPSDM Aceh Barat akan segera tindaklanjuti ke Jakarta dengan tujuan menyampaikan hasil audiensi hari ini KemenPAN kita akan menunggu hasil pertemuan mereka nantinya tutup direktur.
Sedangkan anggota DPRK Aceh Barat Ahmad Yani saat di wawancarai, ia kedatangan mereka ke kantor DPRK Aceh Barat ia meminta kerbukaan informasi atas pelaksanaan tes p3k.
Kita memahami tuntutan para tenaga kesehatan tersebut karna kurangnya informasi untuk mereka. Dengan adanya audensi ini kami juga mengetahui sama juga seperti kemarin dari dinas Satpol PP juga melakukan hal yang sama. Yang mana saat ini pemerintah pusat mengeluarkan sebuah surat rekomendasi edaran ditahun 2025 ini,yang mana yang sudah mengikuti tahap satu tidak bisa lagi mengikuti tahap kedua inilah menjadi persoalan lagi.
Maka hari ini kita sudah melakukan kordinasi beberapa orang termasuk pihak nakes,dimana regulasi yang dikeluarkan oleh pihak pusat ini kami dari daerah kalang kabut dalam mencari informasi dan mencari keadilan untuk mereka.
Tambah, kita akan kordinasi kepusat bersama dinas BKPSDM tentang informasi ini, kita akan berangkat dibulan Febuari ini dan langsung kemenPAN mempertanyakan tentang hal ini, sehingga mereka tidak tergantung gantung dengan informasi saat ini. Kita juga harus menghargai apa kontribusi mereka selama ini untuk daerah tutupnya Ahmad Yani.
