Toba,Tubinnews.com | Dugaan korupsi anggaran parkir sebesar Rp10 ribu per kendaraan yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Toba dan pihak pengelola KMP Tao Ajibata menjadi sorotan tajam publik.
Ketika ditanya soal kejelasan anggaran tersebut, baik Kadishub Toba, Sikkat Sitompul, maupun pengelola KMP memilih bungkam.
Situasi ini diperparah oleh antrean kendaraan yang memadati jalan menuju pelabuhan Ajibata, mengganggu aktivitas masyarakat serta merusak citra Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan.
Warga sekitar mengaku kesulitan dalam beraktivitas karena akses ke beberapa wilayah strategis di sekitar danau kerap terhambat.
Menanggapi keresahan ini, sejumlah pihak mendesak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk segera mengaudit Dinas Perhubungan Kabupaten Toba. Langkah ini dianggap penting demi memperbaiki sistem pelayanan transportasi dan memastikan dana parkir dikelola secara transparan.
Gubernur Sumatra Utara yang baru terpilih juga diharapkan segera turun tangan dengan memanggil Kadishub Toba pihak-pihak terkait, termasuk pemilik KMP Tao Ajibata, untuk mencari solusi konkret atas permasalahan ini.
“Pariwisata di Danau Toba harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Jika masalah seperti ini dibiarkan, citra Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional maupun internasional akan semakin buruk,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Permasalahan ini sempat viral di media sosial, dengan banyak wisatawan mengeluhkan pungutan liar dan dugaan permainan dalam pengaturan jadwal penyeberangan di pelabuhan Ajibata, Mereka berharap adanya perubahan nyata demi menciptakan pelayanan yang lebih baik.
Masyarakat dan wisatawan kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah dan provinsi. Harapannya, dengan pembenahan infrastruktur dan pelayanan transportasi, Danau Toba dapat kembali menjadi destinasi wisata favorit yang nyaman dan aman bagi semua.
Kadishub Toba Sikkat Sitompul memberikan keterangan sejak awal tahun baru hingga berita ini ditayangkan selalu beralasan kurang sehat dan tidak masuk kantor.(Red)
