Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) meyakini Polri memegang teguh komitmen untuk bersikap netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab, Polri dipandang tak punya wewenang yang berpotensi memanipulasi data pemilu.
“Saya tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk menyoroti polisi karena dia nggak punya kewenangan buat manipulasi dan sebagainya. Justru yang punya potensi manipulasi itu penyelenggara,” ujar Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya kepada wartawan, Senin (27/11/23).
Ia mengatakan, sejauh komunikasi IMM dengan Polri, tidak pernah ada pembicaraan mengenai capres tertentu. Oleh karenanya, ia menduga isu Polri tak netral hanya bermuatan politis.
Selain itu, dia menekankan, bila ada yang menyampaikan isu miring soal netralitas Polri dan orang tersebut politisi, tentu pihak yang menyampaikan tudingan punya kepentingan.
“Bagi saya kalau ada isu itu beredar dan yang menyuarakan adalah dari politisi, tentunya politisi punya kepentingan. Berangkat dari asumsinya, kekhawatirannya yang tak berdasar hari ini,” jelasnya.
Lebih lanjut ditegaskan Musawir, IMM siap membentuk Satgas Antikecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, sudah terdapat indikasi ketidaknetralan diduga dilakukan penyelenggara pemilu.
“IMM siap membuat Satgas Antikecurangan Pemilu 2024. IMM justru menyoroti para penyelenggara-penyelenggara pemilu hari ini. Ada data yang saya dapatkan juga, justru itu masuk melalui partai politik. Betul bahwa memang potensi kecurangan di 2024 itu ada, tapi yang harus kita soroti pada penyelenggara-penyelenggara itu,” ungkap Musawir.
